M. AMRULLAH NI'AMUDIN

 BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir Falah dalam epistemologi Islam adalah konsep kemenangan/kesuksesan hakiki yang bersifat multidimensional—mencakup kesejahteraan material di dunia sekaligus keselamatan spiritual di akhirat (al-falah fi al-dunya wa al-akhirah). Berbeda dari konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang umumnya diukur melalui indikator material semata (pendapatan per kapita, PDB, indeks konsumsi), falah menuntut keseimbangan antara empat dimensi: kecukupan material (al-kifayah), keadilan distribusi, ketenangan spiritual, dan keberlanjutan lintas generasi. Cita-cita "masyarakat adil dan makmur" adalah rumusan klasik dalam wacana kebangsaan Indonesia yang telah tertanam sejak perumusan dasar negara, merujuk pada kondisi ideal di mana kemakmuran ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir elite, melainkan terdistribusi secara adil ke seluruh lapisan masyarak...

 BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Modernisasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan penguatan fondasi etis telah melahirkan apa yang dapat disebut sebagai krisis moral ekonomi—sebuah kondisi di mana orientasi hidup masyarakat, khususnya generasi muda, bergeser dari nilai-nilai kolektif-spiritual menuju pola pikir yang serba individualistik dan berorientasi konsumsi semata. Tiga gejala utama krisis ini dapat diidentifikasi: Materialisme adalah pandangan hidup yang menempatkan kepemilikan harta benda sebagai ukuran utama kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam ekonomi kontemporer, materialisme termanifestasi melalui budaya flexing (memamerkan kekayaan), gaya hidup konsumtif yang didorong oleh media sosial, serta persepsi bahwa nilai seseorang ditentukan oleh apa yang ia miliki, bukan oleh kontribusi atau akhlaknya. Hedonisme adalah orientasi hidup yang menjadikan ...

 BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Pasal 33 UUD 1945 merupakan fondasi konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dengan rumusan kunci: ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"; ayat (2) cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; ayat (3) bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; serta ayat (4) hasil amandemen yang menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sinergi dengan prinsip ekonomi Islam tampak jelas pada beberapa titik: Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) beresonansi langsung dengan semangat ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah yang mendasari koperasi syariah, BMT, serta instrumen filantro...

 BAB 13: MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Ekonomi Sosial Pasar (Soziale Marktwirtschaft) lahir di Jerman Barat pasca Perang Dunia II, digagas oleh ekonom Ordoliberal Mazhab Freiburg seperti Walter Eucken dan diimplementasikan oleh Ludwig Erhard. Model ini berusaha mengambil jalan tengah antara laissez-faire murni dan sosialisme terpusat, dengan prinsip dasar: pasar bebas dibiarkan berfungsi secara kompetitif, tetapi negara berperan aktif mengoreksi kegagalan pasar dan menjamin jaring pengaman sosial. Pilar utamanya meliputi: Kompetisi terjaga (state as referee, bukan pemain) — negara mencegah monopoli dan kartel melalui regulasi antimonopoli yang ketat. Jaminan sosial komprehensif — asuransi kesehatan, pengangguran, dan pensiun wajib yang didanai kontribusi bersama pekerja-pemberi kerja. Kemitraan sosial (Sozialpartnerschaft) — negosiasi kolektif antara serikat peker...

 BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Koperasi syariah adalah badan usaha yang menggabungkan semangat gotong royong khas koperasi konvensional dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, terutama konsep syirkah (perkongsian/kemitraan). Jika koperasi konvensional berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian, koperasi syariah menambahkan dimensi keadilan transaksi berbasis syariah yang menolak riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Beberapa akad syirkah yang lazim digunakan: Syirkah Mudharabah: satu pihak menyediakan modal (shahibul maal), pihak lain menyediakan keahlian/tenaga (mudharib), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Syirkah Musyarakah: seluruh anggota menyertakan modal dan/atau keahlian, keuntungan dan kerugian dibagi proporsional sesuai kontribusi. Mu...

 BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Sistem fiskal merupakan seperangkat kebijakan negara terkait penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam kerangka Pancasila, sistem fiskal diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima, dengan instrumen utama berupa pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak, yang kemudian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Islam, di sisi lain, telah memiliki sistem fiskal yang sangat mapan sejak masa awal peradabannya, dengan instrumen-instrumen yang beragam, seperti zakat, jizyah (pajak bagi non-Muslim dalam sejarah pemerintahan Islam klasik), kharaj (pajak tanah), 'ushr (bea cukai perdagangan), serta ghanimah dan fai' (harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa peperangan). Inst...